, Model Hubungan Kerja Kelembagaan Hutan Antara Perhutani Dan LMDH Dalam Pengolahan Hutan (Studi Kasus Di Dusun Princi Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
Main Author: | Juniarto, Bastian |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2013
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120705/1/SKRIPSI_DOKUMEN.pdf http://repository.ub.ac.id/120705/ |
Daftar Isi:
- Hubungan kerja yang terbentuk antara perhutani dan masyarakat desa sekitar hutan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini merupakan bentuk kemajuan pemahaman dari masyarakat, adanya keterbukaan dan kemauan untuk membentuk sebuah lembaga sebagai salah satu sarana penunjang hubungan kerja tersebut sedikit banyak juga dipengarui oleh campurtangan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat desa sekitar hutan. Keberadaan lembaga seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai lembaga yang berpayung hukum, merupakan program dari pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara Perhutani sebagai wakil pemerintah dengan LMDH sebagai wakil dari masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori kelembagaan baru dari Douglas C north yaitu aturan main (rules of the game) di dalam masyarakat, atau lebih formalnya adalah suatu alat yang digunakan manusia sebagai batasan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik penentuan informan meggunakan teknik purposif Yang berlokasi di Dusun Princi Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang sedangkan Organisasi formal yang terbentuk menjadikan penataan sitem kinerja masyarakat Dusun Princi menjadi lebih jelas. Hal tersebut di pengaruhi oleh pembentukan lembaga yang diwujudkan oleh masyarakat Dusun Princi sehinga kegiatan pengolahan hutan yang di selangarakan memacu dampak peningkatan ekonomi para pesanggem, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat juga diiringi dengan budaya yang terbentuk baik secara kelembagaan maupun kehidupan dalam pertanian hutan. Di lain pihak pemerintah yang diwakili oleh Perhutani juga mendapatkan keuntungan dari segi kelestarian hutan lindung dan optimalisasi pemanfaatan hutan produksi. Dalam segi yang lebih global kualitas keamanan hutan Negara bisa lebih ditingkatkan. Kondisi tersebut yang nampaknya sudah dapat terrealisasikan dalam hubungan kerja kelembagaan hutan antara Perhutani Dan LMDH di Dusun Princi.