Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dk Pbb) Terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Mesir Tahun 2011
| Main Author: | Setyowati, NoviTri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120595/1/051311062.pdf http://repository.ub.ac.id/120595/ |
Daftar Isi:
- Mesir adalah salah satu negara yang paling penting di kaawasan Timur Tengah dan telah memiliki peran kunci atau memiliki peranan penting di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari peran yang sangat aktif dalam mempromosikan perdamaian antara konflik Palestina dan Israel melalui keanggotaannya di Liga Arab (LA). Pada tahun 2011, Mesir mengalami konflik ideologi dengan maraknya demonstrasi besar-besaran di antara rakyat Mesir untuk mengupayakan demokrasi. Mesir mengalami banyak penyerangan yang anarkis dari warga sipil dan serangan militer pemerintah. Kekacauan politik tersebut menyebabkan korban tewasnya korban sipil yang sangat besar. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mendesak PBB dan DK PBB dalam melakukan sesuatu untuk mengintervensi konflik Mesir yang semakin buruk. Konflik ini cenderung menciptakan ancaman baru bagi perdamaian dan keamanan internasional. Studi ini menggambarkan peran dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengevaluasi dan menyelesaikan konflik Mesir pada tahun 2011 melalui analisis konsep institusi keamanan dan konsep desekuritisasi. Analisis ini menekankan bahwa semua tindakan yang diambil oleh institusi keamanan internasional bergantung pada apa yang terjadi di situasi internasional. Konsep ini menyatakan terdapat tiga unsur yang dapat membantu dalam menganalisis semua tindakan yang diperlukan dalam suatu institusi, diantaranya yakni knowledge , trus t, dan power . Unsur-unsur tersebut menekankan dalam proses framing , deskripsi rasionalisasi, dan kredibilitas dari otoritas yang dimiliki oleh DK PBB. Dalam kesimpulannya, kesesuaian dari semua elemen sangat mempengaruhi desekuritisasi yang ditunjukkan oleh DK PBB. Hal ini sangat mempengaruhi peran DK PBB untuk mengupayakan penyelesaian terhadap situasi di Mesir.