Dinamika Kelembagaan Koperasi Sebagai Manifestasi Ekonomi Politik Kerakyatan ( Studi Kasus Hubungan Antara Dinas operasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Koperasi Susu SAE Pujon Kabupaten Mala
| Main Author: | Haliim, Wimmy |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120245/1/051203480.pdf http://repository.ub.ac.id/120245/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini mencoba untuk mengangkat ke permukaan terkait masalah koperasi yang dewasa ini makin termaginalkan di mata masyarakat. Padahal koperasi sejak zaman kemerdekaan adalah proyeksi besar para Fundingfather Bangsa Indonesia untuk mengatasi problema ekonomi yang ada di dunia. Koperasi menjadi layak untuk ditegakkan di Indonesia karena sesuai dengan pribadi gotong royong yang ada di Indonesia. Disisi lain koperasi menghormati setiap anggotanya untuk mengambil peran dalam membangun koperasi, tidak seperti badan usaha lain dimana perkembangan instansinya ditentukan dengan pemilik modal semata. Sebelum ada nama koperasi, sebenarnya di Indonesia sudah mempunyai embrio-embrio ataupun suatu system yang nantinya akan berkembang menjadi koperasi. Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa dikenal dengan gugur gunung atau holo pis kuntul baris; pada masyarakat Maluku dikenal dengan pela gandhong; pada masyarakat Tapanuli dikenal dengan istilah dalinan-nan-tolu dan pada masyarakat Minahasa dikenal dengan istilah mapalus. Hal ini menunjukkan bahwa dalam khasanah adat istiadat di Indonesia akan banyak ditemui keragaman istilah (menurut istilah etnis atau suku bangsa setempat) namun dengan makna relatif sama. Ini menunjukkan bahwa memang sebernarnya hampir diseluruh daerah Indonesia mengenal budaya saling membantu satu sama lain yang dimana tidak hanya dirasakan dalam hal budaya, tetapi juga pada kegiatan ekonomi. Meskipun sudah terlembagakan, banyak anomali yang terjadi pada pelembagaan koperasi. Meskipun memiliki departemen, ditinggkat pusat, dinas-dinas, ditingkat daerah, yang fokus mengurusi tentang koperasi, produk-produk koperasi belum bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Negara masih ketergantungan dengan produk-produk ekspor. Dengan kejadian tersebut, pasti banyak pertanyaan terkait bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab perkembangan koperasi. Padahal jika koperasi mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, niscaya kekuatan ekonomi kita akan terbentuk dengan kuat suatu hari nanti.