Peranan Tata Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa studi Kasus di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
Main Author: | DyahPuspita, |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2008
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119772/1/050802190.pdf http://repository.ub.ac.id/119772/ |
Daftar Isi:
- Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di era otonomi daerah, salah satu sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah pembangunan di bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, adil dan merata yang mana mayoritas penduduknya berada di wilayah pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah membuat kebijakan yaitu sebuah program ADD yang ditujukan untuk desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran ADD adalah desa Poncokusumo yang ternyata menjadikan dana ADD sebagai dana insentif dalam pembangunan desa.Karena itulah mengapa peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Adapun permasalahan yang ingin peneliti ketahui yang kemudian akan dideskripsikan adalah tentang bagaimanakah proses pengelolaan ADD yang meliputi proses pengelolaan oleh pihak-pihak yang terkait dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD tersebut serta apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan ADD dalam pembangunan desa Poncokusumo. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memudahkan dalam dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. dengan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo guna pembangunan desa terdapat dua variabel pokok, masing-masing adalah proses pengelolaan ADD mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa yang memerlukan suatu tata pengelolaan yang tepat. Dengan adanya perubahan rezim di pemerintahan desa Poncokusumo maka tata pengelolaan ADD juga mengalami perubahan yang pada akhirnya masing-masing elemen pengelola ADD mempunyai tugas dan wewenang masing-masing secara tegas dan jelas. Adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengelola ADD tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan diusahakan pencapaiannya secara maksimal. Selain itu, faktor pendukung yang berhasil diidentifikasi yaitu kondisi desa dan pemerintah desa yang telah menunjukkan kesiapan dalam mengelola ADD dan juga adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat menjadi modal dan kekuatan pemerintah desa untuk mengelola ADD guna membangun desa serta menjadikan faktor penghambat yaitu kondisi masyarakat desa yang berada pada tingkat pendidikan menengah kebawah dan kurangnya sarana serta prasarana dalam pelaksanaan kegiatan ADD sebagai tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam proses membangun desanya. Dari penjelasan hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian khusus agar tujuan pengelolaan ADD di desa Poncokusumo dapat berhasil dengan baik yaitu, pemerintah desa Poncokusumo harus dapat menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan, partisipatif, kreatif dan responsif dan harus terus melakukan pembaharuan dan perkembangan dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam memanajemen dana ADD tersebut sejauh dipandang relevan, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di desa mereka. Selain itu, hendaknya pemerintah desa lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu pada kekuatan atau keswadayaan masyarakat sebagai basic pelaksanaannya serta kepada masyarakat untuk terus mendukung setiap program kegiatan pembangunan yang bersifat positif yang ditawarkan pihak pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa khususnya melalui adanya ADD tersebut.