Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir On Street di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)
| Main Author: | Harianto, Ganis |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119754/1/SKRIPSI_FIX.pdf http://repository.ub.ac.id/119754/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya parkir yang menggunakan badan jalan ( parkir on street) yang ada di Kota Malang menimbulkan banyak permasalahan terkait kenyamanan, ketertiban dan keamanan. Pemerintah Kota Malang melakukan berbagai cara dan melakukan kunjungan pada pemerintah Kota Jakarta dalam mempelajari bagaimana pengelolaan parkir on street di Kota Jakarta. Pemerintah ingin memaksimalkan perannya dalam pengelolaannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Parkir On Street dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir On Street dan faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Parkir On Street di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu (1) peran pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir on street di Kota Malang a) peran stabilator; adanya persyaratan parkir on street, b) peran inovator; dibuatnya pelaporan online, c) peran mordenisator; penggunaan teknologi informasi d) peran pelopor; adanya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan e) peran pelaksana sendiri; penetapan marka dan rambu parkir (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam peran pemerintah daerah. Saran yang direkomendasikan antara lain : mencari, memperbaharui dan mempertimbangkan inovasi agar dapat memberikan solusi atas permalsalahan yang ada, meningkatkan dan menjaga kestabilan adanya sumberdaya juru parkir dan lahan juga sarana dan prasarana sehingga dapat memaksimalkan pengelolaannya, peningkatan pemahaman agar dapat mewujudkan keterbukaan informasi dan melakukan pembinaan terhadap pemberi dan penerima layanan yang