Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat” (Studi terhadap Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan)
| Main Author: | Susantini, Yuli |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119668/1/skripsi_yuli.pdf http://repository.ub.ac.id/119668/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Berbanding kebalik dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Kabupaten Madiun justru tidak memiliki ibukota kabupaten semenjak Kota Madiun memisahkan diri dengan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Kabupaten Madiun layak memiliki ibukota Kabupaten setelah disahkannya Peraturan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 fokus penelitian, yaitu (1) Analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan; (2) Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan. Sumber data berasal dari informan, tempat, dan dokumen serta dari jenis data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014) melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, pejaian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan telah memperhatikan aspek Agenda Setting, Problem Definition, Policy Design,Policy Legimitation, Policy Implementation, Policy Impact, dan Termination. (2) Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan yaitu pada dampak ekonomi adanya peningkatan pendapatan perkapita dan bertambahnya kesempatan kerja sedangkan pada dampk sosial menimbulkan seperti perubahan perilaku, akses, dan angka kriminalitas. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya pengawasan agar angka kriminalitas di wilayah Mejayan dapat teratasi.