Efektivitas Pelaksanaan E-PUPNS Dalam Prosedur Pendataan Ulang Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Kepegawaian Daerah (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
| Main Author: | Rosa, Elita |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119524/1/Efektivitas_Pelaksanaan_E-PUPNS_Dalam_Prosedur_Pendataan_Ulang_Aparatur_Sipil_Negara_Oleh_Badan_K.pdf http://repository.ub.ac.id/119524/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan e-pupns dalam pendataan ulang aparatur negara berupa permasalahan teknis dan nonteknis seperti belum sepenuhnya aparatur negara terutama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerti teknologi informasi dan adanya hambatan jaringan penyedia layanan website e-pupns. Bagaimanakan efektivitas e-pupns dalam prosedur pendataan ulang aparatur sipil negara dan faktor-faktor apasajakah yang mendukung serta menghambat pelaksanaan e-pupns di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dari penelitian ini adalah berada di Provinsi DKI Jakarta, dengan situs penelitiannya adalah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sumber primer diperoleh dari wawancara, dan observasi, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) efektivitas e-pupns dalam prosedur pendataan ulang aparatur sipil negara telah memenuhi berbagai indikator efektivitas yang mencakup kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Hal ini menunjukkan pelaksanaan e-pupns cukup efektif. (2) Faktor pendukung pelaksanaan e-pupns diantaranya tingkat pendidikan aparatur sipil negara, sarana prasarana, peraturan pemerintah, dan jumlah anggaran. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya permasalahan teknis pengopersionalan e-pupns, dan kurangnya penguasaan aparatur sipil negara terhadap teknologi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mdlakukan berbagai usaha, diantaranya peningkatan kemampuan aparatur negara dalam operasional e-pupns melalui pelatihan, dan sosialisasi yang dilakukan berkelanjutan.