Partispasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir)
| Main Author: | Nadia, Sarah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119332/1/Sarah_Nadia.pdf http://repository.ub.ac.id/119332/ |
Daftar Isi:
- Desa sebagai pemegang otonomi daerah dibawah pemerintahan konkuren UU No 23 Tahun 2014 memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran secara mandiri, diperkuat dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 yang menjelaskan adanya perubahan tata cara pemerintahan dan alokasi anggaran pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes. Tahun 2015 menjadi tahun pertama desa Pandanrejo melaksanakan penyusunan APBDes dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyusunan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pandanrejo dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penyusuna program-program pembangunan yanga akan dituangkan kedalam APBDes, Penelitian ini dilakukan dengan meninjau Penyusunan APBDes pada tahun 2015-2016. Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif.. Dalam menganalisa data penelitian ini metode yang gunakan Miles, Huberman dan Saldana. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di desa Pandanrejo telah melibatkan partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada Tahun 2015 partisipasi masyarakat desa Pandanrejo telah dilaksanakan dengan nuansa partisipasi pasif yakni partisipasi dengan melibatkan unsur-unsur perwakilan-perwakilan masyarakat didalam pelaksanaan musyawarah baik Dusun/Desa berdasarkan teori arnstein pada tahapan ini tipologi partisipasi tergolong dalam nonparticipation masyarakat hanya bersifat sebagai pendukng berjalannya program, sedangkan tahun 2016 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, pada tahun 2016 diadakan musyawarah dusun dan dikoordinasi oleh perwakilan-perwakilan masyarakat hal ini menunjukan Partipasi yang terstrusktur melalui peraturan pemerintah desa dalam teori arnstein tergolong didalam tokenism. Pada penelitian yang dilakukan di desa Pandanrejo partisipasi perlu ditingkatkan dengan adanya pendekatan oleh pemerintah desa dan penguatan peran lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD dan BPD, lembaga perwakilan masyarakat dapat berperan sebgai komunikator yang baik dalam meningkatkan kepercayaan dan pelibatan antara masyarakat dan pemerintahan desa.