Eksistensi Model Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah (Studi pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)
| Main Author: | Dinata, Iqsan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119312/1/72.pdf http://repository.ub.ac.id/119312/ |
Daftar Isi:
- Pasca reformasi, bangsa Indonesia mengalami berbagai dinamika baru dalam bidang pemerintahan. Salah satu topik bahasan utama adalah mengenai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan definisi otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mensejahterakan masyarakatnya. Otonomi daerah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan dasar otonomi daerah dan dukungan dari masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengembalikan bentuk pemerintahan terendah yang selama masa Orde Baru berbentuk model pemerintahan desa menjadi model pemerintahan nagari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha menegakkan kembali nilai-nilai adat Minangkabau dalam kultur pemerintahan terendah masyarakatnya dengan tagline “babaliak ka nagari” dengan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan jenis penelitian yang telah ditetapkan, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, kemudian dilakukan pemilahan terhadap data yang diperoleh dan memisahkan antara yang berhubungan dengan penelitian dengan yang tidak. Setelah itu dilakukan analisa mendalam terkait data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi model pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat masih kuat terbukti dengan model pemerintahan terendah yang menggunakan model pemerintahan nagari. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintahan nagari diantaranya data-data di nagari yang belum up to date, profesionalitas kerja yang masih minim, terputusnya satu generasi pemerintahan nagari pada masa orde baru, peran KAN yang direduksi, dan kinerja BPRN yang belum maksimal. Sedangkan tantangan ke depan yang dihadapi pemerintahan nagari terkait pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi IT dan bagaimana menyikapi globalisasi dengan bijak terkait hubungannya dengan kearifan lokal. Hal lain yang menjadi kunci keberhasilan menjalankan pemerintahan nagari pada era otonomi daerah ini adalah bagaimana sikap pemimpin dalam mengelola nagari. Dengan pendekatan yang tepat maka nagari akan terus berkembang dan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan publik yang memadai, dan pada gilirannya akan mewujudkan nagari/ desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.