Implementasi Kebijakan Sistem Parkir Berlangganan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Main Author: Wahyuana, Chandra
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2016
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/119261/1/Chandra_Wahyuana_-_115030507111017.pdf
http://repository.ub.ac.id/119261/
Daftar Isi:
  • Dengan munculnya otonomi daerah yang diiringi dengan desentralisasi, pemerintahan daerah berhak untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu hak pemerintah daerah yaitu memungut pajak dan retribusi daerah dan salah satu kewajibannya adalah membentuk dan menetapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya. Dengan melihat hak dan kewajiban tersebut maka pemerintahan daerah Sidoarjo menggagas sebuah inovasi dalam pengelolaan parkir, inovasi tersebut adalah parkir berlangganan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penerapan inovasi tersebut pemungutan retribusi dilakukan di awal bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya peraturan tersebut memberikan kewenangan serta legalitas untuk mengelola serta memungut retribusi parkir secara berlangganan. Namun, dalam penerapan atau implementasi suatu kebijakan perlu adanya suatu peninjauan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran, dan atau sejauh manakah kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penulisan penelitian ini rumusan masalah yang diambil yaitu, bagaimanakah implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, serta ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi dua fokus penelitian, yaitu: (1) implementasi kebijakan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari empat variabel yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. (2) faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Informan dari penelitian ini terdiri dari lima aparatur Dinas Perhubungan, lima juru parkir berlangganan dan lima pengguna jasa parkir berlangganan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dalam implementasi parkir berlangganan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya beberapa permasalahanpermasalahan yang masih muncul dalam penerapan kebijakan parkir berlangganan, dimana permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikatakan cukup serius yang terjadi hampir pada semua aspeknya, yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sistem parkir berlangganan ini yaitu; adanya landasan hukum, kemudahan dalam proses hingga penggunaan parkir berlangganan, serta vii konsistensi pemerintah daerah. Sedangkan faktor penghambat yaitu; keterbatasan sumberdaya dan saksi hukum yang disertai dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi atau pengarahan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan parkir berlangganan dan juga menerapkan sanksi hukum yang tegas dan meningkatkan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana mengingat sebagian besar implementasi parkir berlangganan tidak berjalan mulus dikarenakan terbatasnya sumberdaya serta ditambah lemahnya sanksi hukum yang berlaku.