Implementasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Computer Assisted Test (CAT) Dalam Mewujudkan Clean Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)
| Main Author: | Utami, AnissahWinda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119231/1/SKRIPSI.pdf http://repository.ub.ac.id/119231/ |
Daftar Isi:
- Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil selama ini masih menjadi sorotan karena dianggap proses rekrutmen yang dilakukan masih tidak efektif, efisien dan diidentifikasi terdapat praktek-praktek KKN. Berdasarkan hal itu, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan kebijakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui sistem yang transparan dan akuntabel yaitu sistem Computer Assisted Test (CAT) sebagai upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Computer Assisted Test (CAT) dalam mewujudkan clean governance serta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kajian teori yang digunakan adalah model implementasi Edwards George III. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yakni: (1) komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (2) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia, informasi, wewenang dan sumber daya finansial; (3) kecenderungan/sikap pelaksana kebijakan yang memiliki kemauan dan komitmen; (4) struktur birokrasi yang jelas dengan menetapkan sistem, mekanisme dan SOP. Faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Lain di Kota Malang serta kejelasan informasi sistem Computer Assisted Test (CAT) dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya pemahaman kelompok sasaran. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan antara lain dengan menyiapkan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di tahuntahun selanjutnya serta perlu mengadakan layanan crisis center agar dapat melayani, menanggapi dan menjawab seluruh pertanyaan dari para pendaftar seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil.