Implementasi Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Svlk) (Studi Pada Permenhut No. P.38/Menhut-Ii/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (Phpl)
| Main Author: | Ripsahesi, GiskicaFathiya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119106/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan salah satu kebijakan yang merupakan wujud dari pengimplementasian peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal atau sah di Indonesia. Oleh karena itu SVLK wajib dipahami dan dijalankan bagi setiap pengusaha, pengrajin kayudan pemilik hutan hak yang memiliki keinginan agar produk yang dihasilkan bisa dijual di dalam negeri atau ke luar negeri. Maksud dari legalitas bahwa kayu dan produksi berbahan dasar kayu, yang dijual belikan diharuskan memiliki data dan catatan dari asal muasal kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi kebijakan SVLK untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan SVLK dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SVLK (Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal, dengan pendekatan ini dapat memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan SVLK (Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang). Wawancara dilakukan dengan Kasi Pemanfaatan Hasil Hutan, Kasi Produksi dan Iuran, Seksi Anggota Peredaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, dan Staff Wakil Administratur Bagian Keamanan di Perum Perhutani KPH Malang. Teknik analisis eksplanasi dari Yin (2009) untuk analisis kasus impelementasi kebijakan SVLK (Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SVLK sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan kebijakan,. Efektifitas dari kebijakan yaitu membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar, mengurangi praktek illegal logging dan mengurangi praktek illegal trading. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan SVLK terdiri dari isi kebijakan SVLK dan konteks pelaksanaan kebijakan SVLK studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Isi kebijakan SVLK mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh pelaku industri kayu dan pemilik hutan hak serta adanya tata laksana organisasi yang baikdi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Sedangkan konteks kebijakan meliputi dukungan dari para pemangku kebijakan serta partisipasi para pelaku industri kayu dan pemilik hutan hak.