Implementasi Program Penanganan Kemiskinan Melalui Desa Model (Studi Pada Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban)
| Main Author: | Mubarak, AhmadFaris |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/119094/ |
Daftar Isi:
- Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah maupun negara baik dimanapun, tak terkecuali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Tingginya prosentase angka kemiskinan di Kabupaten Tuban membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban harus mencari solusi untuk memecahkannya. Program Penanganan kemiskinan melalui desa model menjadi pilihan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian yang pertama tentang standar dan tujuan, koordinasi antar lembaga atau aktor implementasi program Penanganan kemiskinan melalui desa model, dan aktivitas implementasi. Kedua, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Penanganan Kemiskinan melalui desa Model di Desa Jadi, Kecamatan Semanding telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mampu dalam menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat rumah tangga miskin. Komitmen dari pemerintah yang kuat dan adanya dukungan dari segenap stakeholder yang mempunyai andil dalam pelaksanaan program serta akurasi data yang jelas bersumber dari PPLS 2011 menjadi faktor pendukung dalam implementasi program Penanganan kemiskinan melalui desa model. Sedangkan terbatasnya anggaran yang tersedia dalam pengimplementasian program dan pola pikir masyarakat yang belum berubah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Saran yang dapat peneliti ajukan adalah terkait perlunya disusun daftar prioritas rumah tangga miskin agar bantuan lebih terdisitribusikan dari yang paling membutuhkan; peningkatan keterlibatan perusahaan daerah melalui program CSR (Coorporate Social Responsibility), peningkatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program; perlunya pengawasan dan pendampingan dalam tahap pendistribusian.