Peran Pemerintah Dalam Rehabilitasi Bencana Akibat Meletusnya Gunung Kelud (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)
| Main Author: | Setyono, BrianDhani |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/118850/ |
Daftar Isi:
- Indonesia memiliki kondisi geografi, geologis, hidrologis dan demografis sehingga memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor manusia. Selain itu, hal tersebut juga merupakan faktor timbulnya penyebab korban, kerugian finansial hingga dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional. Bencana memiliki sifat yang tidak dapat ditentukan (darurat), seperti halnya gunung meletus. Februari lalu pada kamis tanggal 13, Gunung Kelud meletus mengeluarkan isi magma dari dalam gunung. Ngantang dimana titik terdekat dengan gunung kelud juga terkena imbas dari letusan gunung kelud. BPBD Kabupaten Malang yang merupakan lembaga pemerintahan yang menangani segala macam bencana khususnya di Kabupaten Malang terjun untuk melakukan penanggulangan bencana. Sebagaimana tujuan utamanya yakni untuk menormalisasikan semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat. Rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu : (1) Bagaimana peran pemerintah (BPBD) dalam rehabilitasi bencana akibat meletusnya gunung kelud dilihat dari tugas, pokok, dan fungsi BPBD? (2) Bagaimana upaya pemerintah (BPBD) dalam rehabilitasi bencana akibat meletusnya gunung kelud dilihat dari peraturan BPBD ?. Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah BPBD Kabupaten Malang. Sumber data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Adapun jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada miles dan huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa BPBD melakukan rehabilitasi bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan Undang-undang membuat BPBD Kabupaten Malang menjadi semakin baik karena adanya dukungan yang riil dari pemerintah pusat secara hukum tertulis. Sehingga BPBD mendapat perlakuan khusus guna menanggulangi bencana. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan maupun proses rehabilitasi bencana tersebut. mulai dari pengucuran dana yang lamban, kurangnya personil dari BPBD Kabupaten Malang, dan bantuan dana yang tidak tepat sasaran. Disitu sangat diperlukan adanya upaya untuk membenahi kekurangan-kekurangan tersebut. Saran dari peneliti, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat begaimana dalam menghadapi bencana. Menjalankan sistem recruitmen guna menambah personil dari BPBD dan menciptakan lapangan pekerjaan, membentuk wadah bagi pendana, donator yang tidak hanya diperuntukkan kepada satu bencana saja, sehingga BPBD memiliki tabungan dan juga penyaluran dana yang lebih valid kepada yang membutuhkan.