Tampilan Petugas: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)

Main Author:	Malinda, CitraCici
Format:	Thesis NonPeerReviewed
Terbitan:	, 2016
Subjects:	351 Public administration
Online Access:	http://repository.ub.ac.id/118529/

ctrlnum	118529
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/118529/</relation><title>Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang),</title><creator>Malinda, CitraCici</creator><subject>351 Public administration</subject><description> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS merupakan sistem penilaian baru bagi PNS yang mulai berlaku pada Januari 2014. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang lebih dikenal dengan sistem DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), sistem DP3 dianggap belum mampu mengukur secara tepat tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 memiliki 2 (dua) unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memiliki bobot penilaian 60% dan Perilaku Kerja yang memiliki bobot penilaian 40%. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS; dan (2) Bagaimanakah keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang dan situs penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja dilihat dari indikator komunikasi, yaitu penyaluran komunikasi dan konsistensi isi pesan sudah terlaksana dengan baik, namun kejelasan komunikasi masih belum optimal. Sumberdaya cukup memadai dilihat dari: sumber daya manusia (staf) BKD menguasai kebijakan penilaian prestasi kerja namun masih ada kesalahan penilai dalam penilaian, rendahnya kemampuan dan partisipasi PNS di Kabupaten Malang; informasi, sarana prasarana, dan wewenang yang dimiliki BKD sudah jelas. Terkait indikator disposisi, dapat disimpulkan pegawai BKD mendukung kebijakan penilaian prestasi kerja. Sedangkan dilihat dari struktur birokrasi, pada aspek SOP standar operasi yang ada telah dipahami oleh masing-masing pegawai dan fragmentasi hanya lingkup kecil sehingga memudahkan dalam berkoordinasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja secara umum sudah berhasil. Namun, masih terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan desain kebijakan. </description><date>2016-05-24</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Malinda, CitraCici (2016) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FIA/2016/231/051605297</relation><recordID>118529</recordID></dc>
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview
author	Malinda, CitraCici
title	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)
publishDate	2016
topic	351 Public administration
url	http://repository.ub.ac.id/118529/
contents	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS merupakan sistem penilaian baru bagi PNS yang mulai berlaku pada Januari 2014. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang lebih dikenal dengan sistem DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), sistem DP3 dianggap belum mampu mengukur secara tepat tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 memiliki 2 (dua) unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memiliki bobot penilaian 60% dan Perilaku Kerja yang memiliki bobot penilaian 40%. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS; dan (2) Bagaimanakah keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang dan situs penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja dilihat dari indikator komunikasi, yaitu penyaluran komunikasi dan konsistensi isi pesan sudah terlaksana dengan baik, namun kejelasan komunikasi masih belum optimal. Sumberdaya cukup memadai dilihat dari: sumber daya manusia (staf) BKD menguasai kebijakan penilaian prestasi kerja namun masih ada kesalahan penilai dalam penilaian, rendahnya kemampuan dan partisipasi PNS di Kabupaten Malang; informasi, sarana prasarana, dan wewenang yang dimiliki BKD sudah jelas. Terkait indikator disposisi, dapat disimpulkan pegawai BKD mendukung kebijakan penilaian prestasi kerja. Sedangkan dilihat dari struktur birokrasi, pada aspek SOP standar operasi yang ada telah dipahami oleh masing-masing pegawai dan fragmentasi hanya lingkup kecil sehingga memudahkan dalam berkoordinasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja secara umum sudah berhasil. Namun, masih terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan desain kebijakan.
id	IOS4666.118529
institution	Universitas Brawijaya
affiliation	mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id
institution_id	30
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id	480
collection	Repository Universitas Brawijaya
repository_id	4666
subject_area	Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city	MALANG
province	JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str	1
repoId	IOS4666
first_indexed	2021-10-22T04:08:40Z
last_indexed	2021-10-28T07:08:23Z
recordtype	dc
_version_	1751455174539345920
score	17.538404

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)

Lihat Juga