Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Kota Malang (Studi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Usaha Kota Malang)
| Main Author: | Sulistyo, Febri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/118371/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan pelayanan perizinan khususnya perizinan usaha yang mempengaruhi iklim usaha dan indrustri di Kota Malang. Permasalahan yang umum terjadi dalam pelayanan perizinan adalah terkait dengan prosedur perizinan yang panjang, tidak adanya standarisasi waktu dan biaya pengurusan izin yang mahal. Salah satu kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pelayanan perizinan antara lain dengan merubah bentuk lembaga yaitu Dinas Perizinan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi serta menganalisa pelaksanaan Kebijakan Perizinan Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. Faktor pendorong dan penghambat serta dampak pelaksanaan Kebijakan Perizinan Usaha terhadap pengguna layanan dan lembaga penyedia layanan. Kajian pustaka yang digunakan, teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, teori pelayanan publik serta pola penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan data penelitian yang diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan memadukan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan, observasi dan analisis dokumen. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang sudah berjalan dengan cukup baik. Faktor penghambat adalah kurangnya pemenuhan anggaran dalam menunjang implementasi kebijakan. Faktor pendorong yaitu fitur-fitur yang memudahkan pelayanan perizinan serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.