Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Malang)
| Main Author: | Agustin, Rindya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117969/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bermula dari berbagai permasalahan yang ada pada birokrasi di Kota Malang. Seperti permasalahan perijinan yang rumit, korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih tercium di setiap bagian Pemerintahan Kota Malang. maka dibutuhkan sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Malang yang mana harus berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia serta Peraturan Walikota Malang agar setiap kebijakan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak serta memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang. Pelayanan publik mempunyai peran penting bahkan vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan publik juga merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah bagian Organisasi Pemerintah Kota Malang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kesiapan yang patut di apresiasi adalah koordinasi yang signifikan antara pemerintah kota dengan badan-badan dinas yang dibentuk pemerintah dalam mengatur segala bentuk kebijakan Grand Design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik seperti kordinasi pemerintah kota dengan bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dalam mengurusi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang juga mempunyai kendala seperti permasalahan sumber daya manusia serta sumber dana yang ada serta pola pikir masyarakat yang selalu berubah-ubah yang dapat mempengaruhi kelancaran kebijakan Grand Design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang untuk kedepanya juga harus lebih sering melakukan sosialisai serta kerja sama yang saling mnguntungkan agar bisa menutupi masalah seperti kekurangan dana dan kesulitan dalam hal birokrasi.