Akuntabilitas Dalam Proses Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (Btd) Pada Tahun 2014 (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Kabupaten Sidoarjo)
| Main Author: | Wicaksono, DwiSuryo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117924/ |
Daftar Isi:
- Dengan menigkatnya kegiatan ekspor impor menimbulkan sebuah persoalan dalam kegiatan pengelolaan arus keluar masuk barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana salah satunya adalah adanya penumpukkan barang di gudang TPS yang dapat mengakibatkan terhambatnya arus keluar masuk barang di kawasan pabean. Oleh karena itu munculah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara. Dengan adanya peraturan tersebut memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap penyelesaian barang, dimana salah satunya adalah yang dilakukan di KPPBC TMP Juanda. Dalam penyelesaian barang-barang tersebut akuntabilitas sangatlah diperlukan, karena akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah akuntabilitas yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda terhadap proses penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) pada tahun 2014, serta beberapa kendala-kendala akuntabilitas yang dihadapi oleh KPPBC TMP Juanda Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi dua fokus penelitian, yaitu: (1) akuntabilitas yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda yang meliputi: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. (2) kendala akuntabilitas yang dialami oleh KPPBC TMP Juanda. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan situs penelitian pada KPPBC TMP Juanda. Informan terdiri dari enam aparatur KPPBC TMP Juanda dan tiga staf PPJK selaku pengguna jasa.. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan keputusan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda telah mampu dilakukan secara akuntabel, hal tersebut dapat terlihat dari adanya akuntabilitas dari sisi akuntabilitas hukum dan kejujuran yang tercermin dari adanya kepatuahan terhadap hukum dan penghindaran dari praktik KKN. akuntabilitas proses dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur, pelayanan publik yang responsif, cermat, dan murah biaya. akuntabilitas program, yang terlihat dari kesesuaian tujuan dari program-program yang diselenggarakan dan hasil yang optimal dari penyelenggaraan program-program tersebut. dan juga dari akuntabilitas kebijakan yang terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan adanya sebuah pelaporan atau catatan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Namun dalam penyelesaian BTD juga ditemukan adanya kendala akuntabilitas yang masih terjadi, yang meliputi adanya ketidak jelasan mengenai batasan waktu pelapoaran data barang yang lebih dari tiga puluh (30) hari dan kurangnya sumberdaya aparatur sebagai pelaksana. Pengelolaan arus keluar masuk barang dikawasan pabean sudah sepatutnya dilakukan secara efektif dan se-efisien mungkin, namun juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti batasan waktu maksimal dalam pelaporan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang berbasis elektronik untuk membantu dan mempermudah dalam pelaksanaan dan pengawasan tugas.