Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pasca Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Ut
| Main Author: | ErmidaFermianaSonbay |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117647/ |
Daftar Isi:
- Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan mengerti keadaan daerahnya. Sehingga lebih efektif jika PBB-P2 dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten TTU untuk mengelola PBB-P2 belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai dan SDM yang dimiliki juga masih kurang. Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak kelemahan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dan beberapa kendala pada database, NJOP dan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten TTU masih membutuhkan tambahan SDM yang lebih berpengalaman untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2.