Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)

Main Author: HafidzulAhkam
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2015
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/117518/
Daftar Isi:
  • Program penataan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk mengelola Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bondowoso yang menggunakan publik space (fasilitas umum) dan fokus pengelolaan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan adalah pada penempatan, penataan dan pembinaan (sosialisasi). Program penataan PKL ini melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta di bantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di kawasan perkotaan. Upaya pengelolaan pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak menggunakan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso, sedangkan situsnya berada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber data premer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dari dokumen terkait. Sementara itu, analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program penataan PKL di wilayah perkotaan ini sudah baik, tapi dari pelaksanaan pengelolaan 3 lokasi PKL masih kurang maksimal dikarenakan masih ada lokasi yang belum tertata rapi. Dari dinas pengelolaan pedagang kaki lima ini sudah melakukan komunikasi yang baik serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu : Satuan Pamong Praja, Badan Lingkungan Hidup, Polisi, PJKA, Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam program penataan Pedagang Kaki Lima yaitu: lokasi pedagang kaki lima yang kurang, pedagaang kaki lima tidak mengerti aturan yang ada dan juga anggaran yang belum cukup untuk mengelola pedagang kaki lima. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah program penataan PKL ini yang merupakan upaya pemerintah dalam mengelola keberadaan pedagang kaki lima dengan menempatkan PKL di 3 lokasi di daerah perkotaan sudah baik, tetapi belum maksimal. Melihat dalam upayanya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dihadapkan pada sejumlah hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai.