Analisis Kesenjangan (Tax Gap) Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kota Kediri
| Main Author: | Yuniawati, Veny |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117492/ |
Daftar Isi:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Kediri adalah salah satu kota yang telah melaksanakan pemungutan dan mengelola seluruh potensi penerimaan PBB P2 melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Kediri sejak awal tahun 2013. Kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB P2 ini masih diliputi oleh berbagai kendala. Salah satu kendala yang terlihat adalah adanya selisih antara jumlah target dan realisasi penerimaan PBB P2 di Kota Kediri. Selisih antara target dan jumlah realisasi penerimaan pajak biasa disebut dengan tax gap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pemungutan PBB P2 di Kota Kediri, potensi penerimaan PBB P2, variabel-variabel penyebab tax gap pada penerimaan PBB P2 dan upayaupaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri dalam mengurangi jumlah tax gap yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fenomena tax gap memang benar terjadi pada penerimaan PBB P2 di Kota Kediri. Fenomena ini diketahui melalui adanya perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan jumlah realisasi penerimaan PBB P2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 berbanding terbalik dengan tingginya jumlah realisasi penerimaan PBB P2. Diketahui bahwa Dispenda Kota Kediri menggunakan tunggakan PBB P2 dari tahun sebelumnya untuk mencapai target penerimaan PBB P2 pada tahun berjalan. Tax gap sendiri terdiri dari 3 variabel yaitu, nonfiling gap, underreporting gap, dan underpayment gap. Tunggakan sendiri termasuk ke dalam variabel underpayment gap yang mana tidak dapat di kategorikan sebagai komponen untuk mencapai target penerimaan PBB P2 pada tahun berjalan. Saran dari peneliti kepada Dispenda Kota Kediri adalah mulai menggunakan tax gap theory dalam menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam penerimaan PBB P2. Menganalisis penerimaan PBB P2 menggunakan tax gap theory akan memudahkan Dispenda Kota Kediri untuk mengetahui kinerja pemungutan PBB P2 yang dilakukan. Selain itu, tax gap theory akan memudahkan Dispenda Kota Kediri untuk memetakan unsur-unsur yang menyebabkan selisih antara target dan realisasi penerimaan PBB P2. Pemetaan yang baik akan membantu Dispenda Kota Kediri untuk menetapkan strategi yang baik untuk mengatasi tax gap pada penerimaan PBB P2 di Kota Kediri.