Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)
| Main Author: | Priskilia, Yuricka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117429/ |
Daftar Isi:
- Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa desa berkewajiban membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilakukan dari tingkat desa/ kelurahan, kota, hingga nasional, salah satunya di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan Musrenbang di Desa Pesanggrahan belum mencerminkan musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Desa Pesanggrahan belum diawali dengan kegiatan identifikasi masalah, potensi, maupun kebutuhan masyarakat secara valid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan partisipatif dalam pembangunan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pesanggrahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pesanggrahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang tingkat desa di Desa Pesanggrahan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari usulan-usulan masyarakat yang cukup sulit untuk diakomodir ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mampu mengidentifikasi masalah khususnya di tingkat RT/RW dan kurangnya keterlibatan SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) dalam melakukan sosialiasi program kota di forum Musrenbang Desa. Selain itu, pengaruh pemerintah kota dalam realisasi program yang diusulkan desa memiliki peran yang cukup besar yaitu usulan yang bisa direalisasi adalah yang sesuai dengan Visi Misi Walikota. Hal tersebut yang menyebabkan perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang kurang optimal. Optimalisasi perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran dan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang agar masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulan yang berkualitas. Selain itu, memaksimalkan peran SKPD dalam melakukan sosialisasi program agar terdapat sinkronisasi antara usulan masyarakat dan program pemerintah kota.