Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)
| Main Author: | Rahmawati, RistyWahyuni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117374/1/051504622_-_Risty_Wahyuni_R..pdf http://repository.ub.ac.id/117374/ |
Daftar Isi:
- Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat di di berbagai sektor yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Kecenderungan kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh adanya paradigma dan praktek pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lamongan. Terjadinya permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik. Dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi acuan dasar pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Tahun 2010-2030 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari 3 jenis yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dilaksanakan melalui 4 program dan 21 kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan lsm. Jangkauan perubahan yang diterima masyarakat antara lain peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan nilai mitigasi bencana alam laut, namun jika ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan belum memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di aspek sosial budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan antara lain: 1) Sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan; 2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 1) Kebiasaan masyarakat pesisir yang membuang sampah di laut; 2) Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata; 3) Belum adanya program dan kegiatan dari BLH secara spesifik untuk mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.