Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Ke Jl.Benteng Pancasila Kota Mojokerto
| Main Author: | ArvianitaEffriana, Vicka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117372/1/BAB_I_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/2/BAB_IV_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/3/BAB_II_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/3/BAB_III_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/4/LAMPIRAN_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/4/BAB_V_VICKA.pdf http://repository.ub.ac.id/117372/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah kota Mojokerto merelokasi pedagang kaki lima di alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila sebanyak 248 pedagang dengan fasilitas kios gratis. Relokasi ini sudah berjalan dua tahun namun sudah mulai terlihat banyak kios yang kosong. Artinya relokasi tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa penutupan kios yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Karena pendapatan para pedagang kaki lima semakin hari semakin merosot. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembinaan & pengembangan program pedagang kaki lima yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan & Satuan Polisi Pamong Praja pasca relokasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan metode analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian evaluasi kebijakan ditemukan bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk para pedagang kaki lima kurang membantu untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ini dikarenakan (1) Pemerintah Kota Mojokerto tidak siap dengan adanya jumlah pedagang kaki lima yang begitu banyak untuk di bina secara bersama. (2) Pedagang kaki lima merasa setelah mendapatkan bantuan modal, pemerintah tidak melakukan pembinaan lebih lanjut atau memberikan dukungan yang bersifat berkelanjutan kepada para pedagang kaki lima. (3) Pemerintah hanya membangunkan kios tanpa adanya perawatan lebih lanjut sehingga, lokasi berjualan terlihat kumuh. (4) Pemerintah maupun paguyuban pedagang kaki lima tidak membentuk tim khusus untuk mengawasi kebersihan dan kenyamanan di area berjualan. (5) Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk relokasi , namun yang terjadi adalah para pedagang memilih meninggalkan kios untuk mencari keuntungan yang lain. (6) Terpecahnya dua kubu pedagang kaki lima yang berbeda pendapat dan visi misi berdagang. (7) Pemerintah tidak pernah memberikan perhatian untuk meningkatkan kualitas produk yang dijual oleh para pedagang. Oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan pendekatan secara personal kepada pedagang kaki lima dan menampung aspirasi para pedagang kaki lima untuk menghindari terjadinya kegagalan relokasi. Yang kemudian pemerintah memperluas program agar para pedagang kaki lima tidak merugi.