Penerapan Good Governance dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu)
| Main Author: | Milladia, IndyAini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117344/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Mengingat kebutuhan masyarakat ada di berbagai bidang, suatu pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan yang melayani program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada program tersebut terdapat asas yang sesuai dengan karakteristik good governance serta pelayanan publik di dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan perspektif asas transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Batu, Jalan Bukit Berbunga No. 13 Sidomulyo, Batu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data yaitu data primer yang diperoleh melalui informan dan data sekunder yang berasal pada peristiwa dan dokumentasi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, Dinas Pendidikan sebagai salah satu badan publik telah memberikan informasi tentang penyelenggaraan PPDB kepada sekolah dengan baik. Tetapi Dinas Pendidikan tidak dapat terbuka dalam memberikan informasi PPDB karena informasi hanya diberikan melalui surat edaran kepada sekolah, bukan kepada masyarakat luas. Proses penyelenggaraan PPDB oleh Dinas Pendidikan terkesan lama dan cukup mahal karena harus melalui proses yang panjang. Dengan demikian, pertanggungjawaban Dinas Pendidikan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat karena ketidaketerbukaannya dan tidak dilakukan secara proporsional. Dinas Pendidikan juga tidak mempunyai sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerjanya.