Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Mangrove Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Surabaya)
| Main Author: | Butar-Butar, Meliana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117228/ |
Daftar Isi:
- Kawasan mangrove merupakan jalur hijau pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Dengan peningkatan jumlah penduduk serta tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi berdampak terhadap eksploitasi tak terkendali pada pemanfaatan kawasan dan hasil hutan mangrove di Kota Surabaya yang berakibat pada kerusakan dan penyusutan lahan atau kawasan mangrove yang ada. Dengan demikian bentuk perlindungan terhadap mangrove guna menjaga kelestariannya diarahkan dengan adanya sebuah kebijakan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di Kota Surabaya. Merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2011 bahwa perlindungan dan pelestarian terhadap mangrove mengarah pada bentuk prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove yang ada di wilayah Kota Surabaya yang meliputi aspek sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, penyidikan serta pelaporan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 di Kota Surabaya 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 di Kota Surabaya. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, manajemen, dan ekosistem mangrove. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta metode analisis data Seidel yang dilakukan dengan tiga cara yaitu Noticing things (and coding them), collecting things and sorting instances of things, dan thinking about things. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya berdasarkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya belum begitu efektif dan vii optimal dan sesuai target yang diharapkan. Diantara tahap-tahap terintegrasi menggambarkan bentuk ketimpangan selama proses implementasi Peraturan Walikota Surabaya tersebut dilaksanakan. Disamping faktor pendukung yang masih dapat dijadikan sebagai penopang kebijakan ini dapat bertahan, terdapat juga beberapa faktor penghambat didalamnya, baik itu yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disarankan agar Dinas Pertanian selaku leading sector dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove beserta unit pelaksana teknis lainnya yang tercakup di dalam Tim Pengawasan dan Pengendalian meningkatkan kualitas serta kuantitas unsur-unsur yang seharusnya ada dalam sebuah ranah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya serta disposisinya dalam ruang lingkup atau aspek implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011.