Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyediaan Serta Pelayanan Informasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Studi Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nas
| Main Author: | Ningrum, AjengKartika |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117113/1/AJENG_FIX_GABUNGAN.pdf http://repository.ub.ac.id/117113/ |
Daftar Isi:
- Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang: Standar Pelayanan Informasi Publik. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan bagimana implementasi, hasil dan dampak Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan dan penyediaan Informasi di BKKBN Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi oleh 3 fokus penelitian, yaitu 1) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi terhadap Kewajiban Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2) Penyediaan data atau informasi Kependudukan dan Keluarag Berencana bagi Publik, 3) Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014) melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Implentasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur pada dasarnya sudah berjalan cukup baik, karena berbagai dukungan, baik dari sisi penetapan regulasi, penyediaan infra struktur maupun sumber daya manusia sudah cukup memadai, meskipun juga dijumpai kendala - kendala dalam pelaksanaannya. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah Perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) secara berjenjang dan rutin untuk Peningkatan Kompetensi petugas. Dibutuhkan dukungan dan komitmen dari semua stake holders BKKBN Jawa Timur, utamanya menyangkut anggaran. Menyangkut pengelolaan terhadap website, harus dilakukan pengembangan dan inovasi secara berkelanjutan dalam semua aspek.