Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malan
| Main Author: | Sijabat, MentariYosephen |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/117012/1/SKRIPSI_-_MENTARI_YOSEPHEN_SIJABAT_-_105030100111072.pdf http://repository.ub.ac.id/117012/ |
Daftar Isi:
- Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, dan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Untuk itu faktor keuangan daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penilaian Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan dan kinerja keuangan Kota Malang dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2008-2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan data-data kuntitatif berupa data-data keuangan daerah tahun 2008-2012 yang akan dianalisis dengan perhitungan rasio-rasio keuangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis rasio keuangan berupa rasio derajat otonomi fiskal (DOF), rasio indeks kemampuan rutin (IKR), rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, serta analisis surplus/defisit dan pembiayaan daerah Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan daerah Kota Malang semakin meningkat tetapi masih berada dibawah 20% dan berada dalam kategori kurang mampu yang terlihat dari rata-rata rasio Derajat Otonomi Fiskal sebesar 13,67% dan Indeks Kemampuan Rutin sebesar 18,01%. Kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat kemandirian keuangan daerah masih dalam rata-rata 16,43%, perolehan efektivitas PAD sangat efektif dengan rata-rata 107,7%. Pemerintah Kota Malang masih memprioritaskan alokasi belanja daerah pada belanja rutin yang didominasi untuk belanja pegawai. Rasio pertumbuhan PAD, pendapatan daerah, menunjukkan perkembangan positif namun rasio pertumbuhan belanja rutin selalu mengalami pertumbuhan yang positif namun belanja pembangunan cenderung mengalami pertumbuhan negatif. APBD tahun 2008, 2010-2012 selalu mengalami surplus dikarenakan pelonjakan realisasi pendapatan tetapi belanja daerah selalu tidak terealisasi 100% dan pertumbuhan SILPA setiap tahunnya meningkat. Hal ini mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang masih belum efektif