Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Main Author: Berlin, Yuanita
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2014
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/116930/1/SKRIPSI_YUANITA_BERLIN_105030107111013.pdf
http://repository.ub.ac.id/116930/
Daftar Isi:
  • Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi dan melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan permasalahan yang ada. Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, pemerintah telah melakukan upaya baik dalm bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Melalui adanya kerangka kebijakan pembangunan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat terutama untuk menekan tingkat kecelakaan disektor transportasi, mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, dan luapan lumpur. Upaya pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan bagi daerah yang menjadi dampak semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada awal semburan usaha-usaha yang dilakukan, sesuai dengan tujuan Bupati demi keamanan dankenyamanan masyarakat secara sempit maupun secara luas, maka pemerintah kabupaten Sidoarjo mengadakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terkait dengan adanya bencana semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong. Selain pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa masalah yang timbul dimasyarakat yaitu pembangunan secara non fisik misalnya melalui pemulihan sosial, penanganan masalah pendidikan, penanganan masalah kesehata, penanganan mental spiritual, serta pemberdayaan juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Karena masyarakat disini sangat berperan penting bagi kelancaran pembangunan yang dilakukan, jika tidak ada dukungan dari masyarakat kemungkinan besar pembangunan akan terhambat dalam proses pelaksanaannya. Selain itu aksi demonstrasi warga yang sering kali dilakukan oleh korban lumpur lapindo yang menuntut atas hak-haknya yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Warga menunggu keputusan dengan harapan sangat optimis bahwa korban lumpur dapat diselesaikan dengan menggunakan dana APBN, tentunya presepsi yang optimis tersebut harus terus diwaspadai, bila keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan warga.