Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)
| Main Author: | Regina, Bonita |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116922/1/BAB_1.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/1/BAB_2.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/2/BAB_3.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/2/BAB_4.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/3/BAB_5.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/3/SKRIPSI.pdf http://repository.ub.ac.id/116922/ |
Daftar Isi:
- Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Slogan Tri Bina Cita menjadikan pendidikan sebagai salah satu tujuan rencana pembangunan kota Malang.Pengelolaan Dana BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Pengelolaan dana BOS sangat diperlukan agar Dana BOS yang diberikan dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah dengan rincian, Prosedur dalam kebijakan bantuan Operasional Sekolah, Sasaran, Pelaksana atau Implementator, dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan BOS dengan rincian, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data model Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dana BOS di Kota Malang diberikan kepada seluruh SD yang terdaftar dalam Dinas Pendidikan.Mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mengelola dana BOS sudah diatur dalam Petunjuk Teknis dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana BOS seperti kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait Sekolah Gratis. Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran adanya sanksiyang diberikan untuk keterlambatan waktu penyalur dana BOS dan kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS. Perlu adanya komunikasi yang bersifat dua arah antara dinas pendidikan kota Malang dan sekolah sebagai obyek kebijakan agar dana BOS dapat mencukupi. Dilakukannya pelatihan atau upgrading kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS. Adanya transparansi dalam penggunaan dana BOS melalui media yang tersediaLebih jelasnya informasi yang diberikan pemerintah dan pihak sekolah kepada masyarakat yang belum mengetahui dan mengganggap adanya sekolah gratis dan dijelaskan mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui media televisi, radio, ataupun media cetak dengan menyeluruh dan berkelanjutan.