Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu dalam Rangka Menjalin Komunikasi Politik Pemerintah Dengan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, dan Pelestarian Budaya Gotong Royong (Studi di Desa Kepet Kecamatan Dagangan
Daftar Isi:
- Kegiatan BST adalah suatu inovasi dalam menjaring aspirasi masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan yang berbasis komunikasi, gotong-royong dan kebersamaan yang diharapkan mampu menciptakan arus komunikasi yang lancar, transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara unsur pelayan dengan yang dilayani. Secara umum kegiatan BST meliputi: komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pelestarian budaya gotong royong. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan Situs dalam penelitian ini berada di Desa Kepet dan Bappeda Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala bidang Fisik dan Prasarana Bappeda, Staf bidang Fisik dan Prasarana Bappeda, Kepala Desa Kepet. Wawancara dan observasi juga dilakukan dengan masyarakat di Desa Kepet Kecamatan Dagangan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data penelitian yang relevan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini membahas tentang kegiatan BST di Desa Kepet yang secara umum dilaksanakan secara baik. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan kegiatan BST itu sendiri yang meliputi: Komunikasi politik dalam bentuk sarasehan dan door to door. Pelayanan masyarakat meliputi: pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, dan pasar murah. Serta pelestarian budaya gotong-royong dalam bentuk kegiatan pengaspalan jalan dan pemugaran rumah. Kegiatan BST ini melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan BST adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan BST. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) Pemkab. Madiun melakukan sosialisasi kegiatan BST secara menyeluruh ke semua wilayah Kabupaten Madiun, 2) Bappeda selaku leading sector kegiatan BST melakukan verifikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam BST, 3) Optimalisasi kinerja tim evaluasi BST, 4) Koordinasi antara eksekutif dan legislatif Pemkab. Madiun dalam pengesahan peraturan daerah tentang BST, 5) Koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan BST.