Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintahan Kota Kediri (Studi Penelitian Pada Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat D
| Main Author: | Kristian, ArmanDanang |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116712/1/bab_I.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/2/judul-daftar_isi.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/3/BAB_II.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/4/BAB_III.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/4/BAB_V.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/5/daftar_pustaka.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/5/bab_IV.pdf http://repository.ub.ac.id/116712/ |
Daftar Isi:
- Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan ekonomis memberikan dorongan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan program dari pemerintah pusat dalam program SIMDA Keuangan yang berbasis E-Government . Pelaksanaan SIMDA pada Pemerintah Kota Kediri diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri? Bagaimana akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri? Serta Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian yang pertama tentang dasar hukum pelaksanaan program SIMDA keuangan, Proses pelaksanaan program SIMDA keuangan. Fokus kedua menyangkut tentang akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri meliputi, Akuntabilitas administratif, akuntabilitas politik, akuntabilitas publik. Fokus penelitian yang ketiga mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan SIMDA, dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang e-government dan pengelolaan keuangan. Proses pelaksanaan program SIMDA sendiri dalam pelaksanaan pengisian yang telah dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Akuntabilitas di pemerintah Kota Kediri baik akuntabilitas administratif, politik, atau publik dujalankan secara hierarkis serta prosedur dan struktur pertanggungjawaban dilaksakan dengan cukup jelas. Namun di dalam pelaksanaan program SIMDA keuangan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang muncul. Faktor pendukungnya adalah landasan hukum yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan dana dari APBD instansi yang terkait. Sedangkan faktor penghambatnya berupa jaringan internet, alam, dan sumber daya manusia. Saran yang dapat peneliti ajukan adalah perlu adanya pengembangan aplikasi program SIMDA yang lebih kompleks dan penguatan koordinasi antar instansi terkait. Perlu adanya akuntabilitas yang dipublikasikan di internet. Serta pelatihan yang intensip bagi pegawai yang menjalankan program SIMDA.