Evaluasi Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daftar Isi:
- Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah harus berupaya menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk dari pajak hotel dan pajak restoran untuk membiayai pembangunan di daerah sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, laju pertumbuhannya, serta tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, diperoleh bahwa pada tahun 2009 Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar -9,46%, pada tahun 2010 meningkat sebesar 1,91%, pada tahun 2011 meningkat sebesar 41,14% dan pada tahun 2012 peningkatan sebesar 37,09%. Sedangkan untuk Pajak Restoran pada tahun 2009 pertumbuhan pajak sebesar 4,69%, pada tahun 2010 meningkat sebesar 14,30%, pada tahun 2011 sebesar 22,76%, dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 23,30%. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran selalu memenuhi target yang dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai pusat pendapatan mampu memobilisasi penerimaan pendapatan secara efektif, karena rata-rata tingkat efektivitas mencapai minimal 1 atau 100%.