A. Implementasi Kebijakan Sanitasi Dalam Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus)
| Main Author: | Dafega, BogiAulia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116661/ |
Daftar Isi:
- Indonesia memulai pembangunan dengan ikut bekerja sama dengan MDGs untuk pembangunan indonesia yang lebih baik. Pemerintahan indonesia adalah salah satu bentuk suatu pembangunannya adalah di bidang sanitasi yang dimana dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 terkait program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kabupaten Kudus telah melanjutkan peraturan pemerintah dengan mengeluarkan surat keputusan bupati, terkait dengan pembangunan sanitasi, dan pembentukan kelompok kerja. Disadari betul bahwa pembangunan sanitasi pada kabupaten merupakan sangat penting karena di daerah tersebut terdapat sangat banyak industri yang menimbulkan efek negatif seperti limbah. Dengan adanya kebijakan sanitasi, diharapkan dapat menimbulkan efek positif, dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Implementasi kebijakan sanitasi dalam pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan; (2) Kendala-kendala Implementasi kebijakan sanitasi dalam pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan para informan antara lain, BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Sanitasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus, secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik dan masih perlu perbaikan. Hal ini bisa dilihat dari implementasi program dinas-dinas terkait, dilaksanakan dengan maksimal, dengan inovasi untuk memaksimalkan kebijakan sanitasi, agar masyarakat sadar dengan kebijakan sanitasi bahwa harga yang dibayar demi kesehatan lingkungan sangat penting. Sejauh ini, masyarakat Kabupaten Kudus sebagian s merasakan dampak positif dari adanya kebijakan ini karena dalam program tersebut, banyak membantu segi ekonomi masyarakat dan tentunya kesehatan bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya selama ini ada beberapa faktor yang menjadikan kebijakan ini mengalami kendala yang dapat menghambat kebijakan ini. Salah satu dari faktor tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia yang kurang tanggap dan kurang berkompeten, serta faktor anggaran juga masih mengalami kendala yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi. Masyarakat juga bisa disebut sebagai kendala, karena sebagian masyarakat tidak merespon dengan baik dengan sosialisasi yang diberikan dari dinas yang terkait bahwa sebenarnya masyarakat lah tujuan utama agar daerah tersebut dapat dikatakan sangat baik apabila masyarakat dapat membantu ikut membangunan sanitasi di daerahnya sendiri. Dikarenakan masyarakat enggan untuk mengikuti sosialisasi karena minimnya kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu perlu dilakukannya penambahan sumber daya manusia untuk memaksimalkan program-program Sanitasi Kabupaten Kudus. Kemudian juga terkait anggaran yang sangat minim harus bekerjasama dengan pihak swasta agar anggaran kebijakan sanitasi dapat bertambah. Kemudian dari pihak masyarakatnya harus ada kemauan yang kuat agar ikut berpatisipasi dalam mengikuti program sanitasi ini, misalnya ada upaya dari Pemerintahan Desa untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengingat pentingnya program ini bagi mereka. Selain itu juga perlu adanya pengawasan yang ketat dari dinas terkait sosialisasi untuk terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat daerah yang di daerahnya memerlukan perbaikan sanitasi.