Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)
| Main Author: | Nugrahani, NiluhMadeWesya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116656/ |
Daftar Isi:
- Pajak merupakan pendapatan nasional yang memiliki andil besar dalam pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Data yang diperoleh menunjukkan efektivitas pemungutan pajak reklame berfluktuasi dari tahun ke tahun. Melihat kondisi seperti ini perlu diperhatikan kembali hal apa yang mempengaruhi penurunan persentase bahkan ketidakmampuan pencapaian target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame serta sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame dalam upaya mendukung pengendalian intern yang baik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini meliputi sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame, unsurunsur pengendalian intern, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Secara umum, sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di DPPK Kota Surabaya telah baik. Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan penilaian risiko adalah: belum adanya kesadaran dari pemilik persil untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame, perizinan lokasi persil. Analisis pengendalian intern berkaitan dengan kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud menindaklanjuti upaya penanggulangan permasalahan yang kerap terjadi. Kendala yang masih dihadapi adalah reklame yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang, masih ditemui penyelenggara reklame yang belum menjadi Wajib Pajak dan bersikap pasif menyangkut kewajibannya membayar pajak terutang, serta terdapat keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengupayakan berbagai cara dalam mendukung pengendalian intern yakni dengan mempergunakan SDM yang ada dengan baik, memberlakukan rotasi jabatan bagi pegawai, melakukan pembinaan seperti seminar, pelatihan, diklat di bidang perpajakan, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar. Program penyilangan reklame yang dilakukan di lapangan perlu ditingkatkan kembali dan penyisiran langsung di lapangan dilakukan setiap satu minggu sekali sebaiknya lebih dipadatkan seminggu tiga kali untuk menghindari terjadinya penyelewengan oleh pihak penyelenggara reklame.