Pengendalian Intern pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah untuk Pemberian Modal Kerja (Studi pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)
| Main Author: | Zakiyah, FarikhahIlmi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116563/1/051406804.pdf http://repository.ub.ac.id/116563/ |
Daftar Isi:
- Lembaga keuangan bank banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat dengan menggunakan instrument bunga dan bersifat spekulatif. Keberadaan bank syariah dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, karena pada dasarnya bank syariah tidak memberlakukan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam menjual produk dan jasanya kepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut adalah pembiayaan musyarakah, karena pada pembiayaan musyarakah pihak yang mengajukan pembiayaan bekerjasama dengan pihak bank dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai kegiatan usaha tersebut. Pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja harus mengikuti prosedur dengan baik dan didukung adanya pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengendalian intern pada prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja dan untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data yang dilakukan adalah analisis prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja dan evaluasi pengendalian intern pada setiap tahapan pelaksanaan prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat satu kegiatan dalam tahapan prosedur pembiayaan yang dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi saja dan masih terdapat perangkapan fungsi, sehingga kurang mendukung pengendalian intern. Internal check pada tiap unit organisasi sebaiknya perlu dilakukan agar kegiatan yang dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi tersebut tidak terjadi sehingga mendukung adanya pengendalian intern dalam prosedur pembiayaan musyarakah. Pemisahan tugas fungsional juga harus jelas untuk menghindari adanya perangkapan fungsi, sehingga pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.