Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo)
| Main Author: | Lintang, Nabilla |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116557/1/GABUNG.pdf http://repository.ub.ac.id/116557/ |
Daftar Isi:
- Selama ini birokrasi perijinan masih terkesan rumit karena masih menyebar di berbagai SKPD akan tetapi melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sistem perijinan menjadi lebih mudah karena berada di satu tempat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai inovasi kebijakan yang muncul pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Inovasi tersebut merupakan salah satu upaya pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep-konsep yang ada pada Ilmu Administrasi khususnya inovasi kebijakan serta memberikan kontribusi praktis terhadap instansi terkait agar dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Ada dua fokus permasalahan yang menjadi bahan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan PTSP pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PTSP guna memperbaiki kualitas pelayanan perijinan di Kabupaten Probolinggo. Penelitian dilakukan selama satu bulan dan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 narasumber di KPMP dan masyarakat pengguna ijin. Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk mendukung data yang didapat dari wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu inovasi pada sektor publik seringkali sulit muncul, hal ini terjadi pada Kantor Penanaman Modal Perijinan Kabupaten Probolinggo. Inovasi kebijakan yang muncul yaitu sistem aplikasi data arsip dan Pemrosesan Ijin berbasis SMS Gateway serta kebijakan ijin paket. Namun hal ini tidak dapat menjadi produk unggulan dibandingkan dengan PTSP didaerah lainnya hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya keterbatasan ruang lingkup perijinan karena masih berstatus Kantor, selain itu sumber daya manusia yang ada sangat minim dan masih belum menguasai teknologi secara keseluruhan. Saran dari peneliti yaitu perlunya inisiatif dari Kantor sendiri untuk menciptakan budaya berinovasi sebagai agenda tahunan misalnya berupa kebijakan atau melalui program tertentu. Selain itu perlunya perbaikan dari segi koordinasi antar SKPD melalui perbaikan regulasi yang mengatur masalah wewenang yang dimiliki, mengenai masalah sumber daya manusia hal ini dapat diatasi dengan manajemen perekrutan yang baik agar menghasilkan sumber daya yang berkualitas.