Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi Tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Bpmks) Yang Termuat Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11a Tahun 2012)
Daftar Isi:
- Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana Implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Disamping itu juga untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis pertama, yang digunakan adalah model analisa interaktif dari Miles dan Huberman dengan empat prosedur yaitu: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Analisis kedua adalah force field analisis yaitu dengan mengidentifikasi driving force dan restraining force. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara umum sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban BPMKS sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi, kurangnya alokasi waktu, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS. Saran yang direkomendasikan adalah antara lain: melakukan perbaikan komunikasi, menyusun jadwal pelaksanaan dengan rapi, menyediakan sebuah unit khusus yang menangani BPMKS, melakukan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan kompetensi, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, melakukan pelatihan-pelatihan mengenai microsoft word, microsoft excel, dan harus tetap menjaga motivasi dari semua pelaksana BPMKS.