Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan)
Daftar Isi:
- Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM batik adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya atau kemampuan kepada seseorang yang dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal dan sumber daya manusia serta perlindungan atas produk. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha yang sehat, tangguh dan mampu berdaya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan menjadi sangat penting dalam pemberdayaan UMKM batik tulis Tanjungbumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemberdayaan UMKM sektor batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik dilakukan melalui beberapa program, diantaranya (1) pendidikan dan pelatihan; (2) bantuan permodalan; (3) bantuan pemasaran dan (4) proteksi produk batik. Namun, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan masih kurang efektif dan belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pemberdayaan yang kurang relevan dengan permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta pemberdayaan yang tidak merata dan kurang inovatif. Selain itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan yang kurang efektif disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu keterbatasan anggaran dan akses yang sangat jauh serta infrastruktur yang kurang memadai.