Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya)
| Main Author: | Yahya, HarvijanDwiAshri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116401/1/Tanda_Persetujuan.pdf http://repository.ub.ac.id/116401/1/Pernyataan_Originalitas.pdf http://repository.ub.ac.id/116401/2/Tanda_Pengesahan.pdf http://repository.ub.ac.id/116401/3/SKRIPSI_HARVIJAN_DWI.pdf http://repository.ub.ac.id/116401/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatar belakangi karena tuntutan masyarakat agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi di Indonesia saat ini sejatinya masih memiliki banyak kekurangan, dan merupakan suatu penyakit yang ada didalam tatanan birokrasi (patologi birokrasi). Pada tahun 2010 muncul sebuah konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Mengacu pada kebijakan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya unit bagian Direktorat Jenderal Imigrasi telah merancang dan menyusun reformasi birokrasi ke dalam 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan sebuah program perubahan dan percepatan. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan faktor pendukung dan penghambat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imgrasi Kelas I Khusus Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Sumber data diperoleh melalui Informan, Peristiwa, dan Dokumen. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Hubberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang ingin diperoleh dari proses percepatan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya adalah menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan prinsip pelayanan prima. Dari data yang diperoleh para pemohon pembuatan paspor baru menginginkan adanya kecepatan waktu, iii kepastian biaya, dan kemudahan prosedur. Keinginan masyarakat tersebut mampu dijawab oleh Direktorat Jenderal Imgrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dengan munculnya sebuah Alur Pelayanan One Stop Service ,yaitu pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat dalam proses permohonan pembuatan paspor baru. Kemudian dilihat dari tingkat kepuasan, masyarakat banyak yang merasa puas dengan perubahan pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya sejak diberlakukannya One Stop Service. Tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam perjalanannya. Faktor pendukung dianggap sebagai hal-hal yang sangat membantu didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya contohnya penataan struktur organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan kapasitas pegawai. Sedangkan faktor penghambat dianggap sebagai kendala didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya seperti Kurang memadainya sarana dan prasarana, dan pola pikir dan prilaku masyarakat. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut disarankan agar kepastian waktu, kepastian biaya, dan kemudahan prosedur harus selalu diperhatian agar kepuasan masyarakat tetap terjaga. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana secara berkesinambungan dan peran serta masyarakat agar selalu aktif dalam penyelenggaraan pelayanan harus segera terwujud agar reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang sedang berjalan akan terus membaik dan efeknya birokrasi yang dinilai buruk bisa memperbaiki diri menjadi pelayanan masyarakat.