Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)
Daftar Isi:
- Alokasi Dana Desa mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Jika dana tersebut dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil pemberdayaan masyarakat akan terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa, peran stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta hasil-hasil pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisa data interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Deket Kulon sudah baik. Namun, beberapa stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum melaksanakan perannya secara maksimal, kepala desa sebagai ketua tim pelaksana masih mendominasi kegiatan tersebut. Hasil pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan lingkungan berupa pembangunan infrastruktur jalan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya. Sedangkan pemberdayaan manusia meliputi biaya operasional untuk karang taruna, posyandu, dan tim penggerak PKK. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu: budaya paternalistik masyarakat desa yang menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban sehingga menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mendorong partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya dan pemerintah desa juga dituntut untuk memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat.