Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
| Main Author: | Kholif, KhodiziahIsnaini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116350/1/Full_Teks.pdf http://repository.ub.ac.id/116350/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Di Kabupaten Mojokerto PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007/2008 di delapan belas kecamatan, salah satunya yakni Kecamatan Dawarblandong. Peneliti memilih Kecamatan Dawarblandong karena kecamatan ini memperoleh bantuan PKH terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 1585 RTSM tahap tiga pada tahun 2013 (UPPKH Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mojokerto dan situs penelitian di Kecamatan Dawarblandong. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Dawarblandong dapat dibilang cukup baik tetapi belum berhasil, karena dari sekian banyak kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi ada beberapa yang direalisasikan dengan baik seperti uang bantuan diterima langsung oleh peserta, peserta sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Namun ada juga beberapa yang masih belum direalisasikan dengan baik seperti adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.