Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Kota Batu (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)
| Main Author: | Pratiwi, BungaIlka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116334/1/BUNGA_ILKA_PRATIWI_105030113111001.pdf http://repository.ub.ac.id/116334/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu sampai saat ini masih harus dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya terkait dengan permasalahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai persyaratan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan mutasi pegawai. Karena dalam hal ini Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dianggap memiliki beberapa kelemahan. Untuk mengetahui pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan metode analisis data yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu dibagi menjadi lima tahap, meliputi pengajuan daftar usulan mutasi, sidang Baperjakat, persetujuan Walikota, pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan mutasi pegawai. Di dalam hal ini, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada dalam mengajukan daftar usulan mutasi dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan pegawai yang akan dimutasi. Di dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan mutasi pegawai dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengayomi pelaksanaan mutasi pegawai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah implementasi penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dianggap masih kurang optimal sehingga memunculkan adanya spoiled system dan pelaksanaan mutasi pegawai yang masih didasarkan atas pertimbangan masa kerja pegawai (seniority system). Oleh karena itu diharapkan untuk implementasi penilaian prestasi kerja pegawai sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai dapat lebih optimal. Sehingga, pelaksanaan mutasi berdasarkan pada penilaian prestasi kerja di masa yang akan datang dapat lebih optimal pula.