Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kabupaten Banyuwangi
| Main Author: | Sanjaya, Teguh |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116286/1/Teguh_Sanjaya_0910310318_EDIT_YA.pdf http://repository.ub.ac.id/116286/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi, (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi. Studi ini dilakukan di Kantor Samsat Banyuwangi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah dengan membentuk karakter dari aparatur Samsat sesuai dengan kewajiban yang diemban dalam melayani publik, dan wajib menghindari segala pelanggarannya. Dengan demikian peningkatan pelayanan publik di Banyuwangi kedalam tiga bagian, yaitu mengadakan program pelatihan sumber daya aparatur Negara, melengkapi fasilitas pelayanan dan melakukan tindakan tegas pada pelanggaran yang dilakukan aparat. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah mengenai kesadaran petugas Samsat itu sendiri harus selalu di bina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Seperti masalah kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan tertulis, kurangnya kesadaran aparat tentang permasalahan calo dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada bawahan tentang kinerjanya. Dari sisi masyarakat, kurangnya pengertian masyarakat tentang kemudahan pengurusan dokumen kendaraan bermotor dan masih banyaknya calo yang ada di masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi juga kaderisasi lebih diperhatikan agar proses pelayanan kedepan lebih baik lagi dan dapat menangani sendiri urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa banyak melibatkan samsat pusat. Untuk mendukung proses reformasi layanan itu maka perlu pula bagi kepala bagian Samsat memberikan reward bagi aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, dan sebaliknya bagi aparatur yang melakukan kesalahan wajib diambil tindakan (punisment). Jika ada saran dan masukan dari masyarakat setempat seharusnya menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang lebih baik.