Akuntabilitas Administratif dan Akuntabilitas Profesional dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabu
Daftar Isi:
- Akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-procurement. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa merupakan salah satu unsur utama penyelenggaraan pembangunan negara untuk itu pelaksaannya harus akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendorong akuntabilitas publik. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan hanya dibatasi pada tiga fokus penelitian, yaitu: (1) Akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional sebagai bagian dari akuntabilitas publik; (3) Faktor pendorong dan Faktor penghambat akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE Kab.Kediri belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa informasi penting yang tidak dapat ditemukan dalam website http://lpse.kedirikab.go.id. Kemudian juga ditemukan faktor penghambat akuntabilitas publik yaitu tidak adanya pertemuan lagsung antara pegawai ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan rekanan, dan kapasitas jaringan yang terbatas. Berdasarkan penelitian dilapangan maka rekomendasinya adalah dengan tetap menggunakan sistem manual dalam kegiatan aanwijzing sehingga dapat mempertemukan pegawai pengadaan dengan perusahaan peserta lelang. Dalam penandatanganan MoU sebaiknya diadakan cek fisik syarat kualifikasi secara langsung dengan disaksikan oleh perusahaan peserta lelang lainnya sehingga dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan publik.