Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Ke
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih berkonsep Top-Down, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat, bahkan hampir seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Sehingga diperlukan sebuah pemberian pelayanan yang Demokratis, yaitu pelayanan yang diberikan atas dasar kebutuhan masyarakat, serta perlu adanya pembagian kewenangan dan terjalinnya sinergitas antar elemen masyakat untuk dapat melayani dan mengurus diri mereka sendiri, sehingga tercipta sebuah administrasi publik yang demokratis. Penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana proses terjalinnya sinergitas Stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance? Dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi sinergitas Stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dengan melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Mulyoagung, Puskesmas Dau, masyarakat Desa Mulyoagung dan Rekanan Lapak Sampah. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan proses terjalinnya sinergitas antar Stakeholders berawal dari permasalahan sampah masyarakat Desa Mulyoagung dan adanya proses demokrasi yang terlihat pada musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah tersebut. Serta ditemukan juga adanya bisnis kepublikan di TPST Mulyoagung dengan cara menjual lapak sampah kepada pihak rekanan dan adanya koperasi. Administrasi publik yang demokratis tercipta tatkala penentuan kebijakan ditetapkan bersama antara pemerintah dengan elemen masyarakat. Terdapat faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah berupa kebijakan, arahan dan bimbingan, peran aktif masyarakat dalam mengelola, menghasilkan dan membayar iuran sampah, keterlibatan rekanan lapak sampah dalam pembiayan operasional TPST dan faktor penghambat sinergitas antar Stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah. Diperlukan sebuah kebijakan untuk melestarikan dan mengembangkan TPST Mulyoagung Bersatu dengan cara membuka keran kerjasama dengan berbagai pihak agar tercipta pencapaian tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Perlu adanya kebijakan untuk mengembangkan TPST Mulyoagung Bersatu sebagai tempat wisata dan edukasi agar lebih merubah pandangan tentang sampah