Empiris Modal Sosial Robert Putnam Dalam Musrenbang Sebagai Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang

Main Author: Saragih, JefryAflendySutrisno
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2013
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/116105/1/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/1/BAB_I_.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/1/BAB_V.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/2/COVER.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/3/BAB_III.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/4/BAB_II.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/5/BAB_IV.pdf
http://repository.ub.ac.id/116105/
Daftar Isi:
  • Musrenbang Menjadi Instrumen Bottom Up Planning Yang Mengakomodasi Aspirasi/Kepentingan Pembangunan Masyarakat Dan Sesuai Kondisi Dan Potensi Daerah. Musrenbang Akan Menghasilkan Perencanaan Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Bilamana Masyarakat Berpartisipasi Secara Aktif Dan Partisipasi Aktif Tersebut Melibatkan Berbagai Golongan Dalam Masyarakat. Konsep Modal Sosial Merupakan Faktor Penting Dalam Musrenbang Karena Modal Sosial Penting Untuk Menjelaskan Mengapa Satu Kelompok Masyarakat Dapat Bekerjasama Untuk Mencapai Kemaslahatan/ Kepentingan Bersama. Modal Sosial Lebih Menekankan Pada Potensi Kelompok Dan Pola Hubungan Antarindividu Dalam Suatu Kelompok Dan Antarkelompok Dengan Ruang Perhatian Pada Jaringan Sosial, Norma, Nilai, Dan Kepercayaan Kepada Sesama Yang Lahir Dari Anggota Kelompok Dan Menjadi Norma Kelompok. Oleh Karena Hal Tersebut, Penelitian Ini Mengkaji Mengenai Analisis Empiris Modal Sosial Robert Putnam Dalam Musrenbang Sebagai Proses Formulasi Kebijakan Public. Tinjauan Pustaka Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Terdiri Dari Teori Mengenai Kebijakan Publik, Konsep Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Serta Modal Sosial. Jenis Penelitian Ini Merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi Penelitian Adalah Kelurahan Ketawanggede Dengan Situs Penelitian Adalah Kantor Kelurahan Ketawanggede Dan Warga Kelurahan Ketawanggede. Sumber Data Dalam Penelitian Ini Diperoleh Dari Informan Dan Dokumen. Pengumpulan Data Terdiri Dari Wawancara Dan Dokumentasi. Metode Analisis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Analisis Deskriptif. Dan Pengolahan Data Dalam Penelitian Ini Dilakukan Dalam 4 Tahap Yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, Serta Kesimpulan Dan Verifikasi Data. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Kondisi Modal Sosial Masyarakat Kelurahn Ketawanggede Yang Terdiri Dari Kelompok Dan Jejaring Kerja Dalam Masyarakat Ketawanggede, Solidaritas Warga, Aksi Kolektif Dan Kerjasama Warga, Komunikasi Antar Warga, Keterlibatan Warga Dalam Kegiatan Pemberdayaan Oleh Pemerintah. Modal Sosial Dalam Kelurahan Ketawanggede Telah Ada Dan Eksis, Terlihat Dari Unsur-Unsur Modal Sosial Yang Sudah Ada Di Dalam Masyarakat. Tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan-Kegiatan Kolektif Masyarakat Seperti Pengajian Dan Gotong Royong Sangat Bertolak Belakang Dalam Kegiatan Pemerintah Ataupun Kegiatan Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan Pemerintah, Hal Ini Disebabkan Oleh Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Karena Rendahnya Tingkat Timbal Balik Dalam Kerjasama. Kepercayaan Yang Merupakan Unsur Modal Sosial Tersebut Eksis Di Masyarakat, Tetapi Tidak Tampak Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik, Khususnya Melalui Musrenbang. Hal Ini Disebabkan Menurunnya Kepercayaan Warga Terhadap Musrenbang. Musrenbang Dianggap Tidak Berdampak Bagi Warga (Tidak Memberikan Timbal Balik) Sehingga Warga Cenderung Memberikan Stigma Musrenbang Sebagai Formalitas Dan Rutinitas Tahunan. Saran Yang Dapat Diberikan Dalam Penelitian Ini Adalah Perlu Adanya Strategi Kultural Untuk Mempertahankan Nilai Gotong Royong Sehingga Tidak Tergerus Oleh Perkembangan Zaman, Pemerintah Perlu Transparan Terhadap Masyarakat Atas Ketidakmampuan Mengimplementasikan Usulan-Usulan Yang Disampaikan Oleh Warga. Transparansi Tersebut Penting Untuk Mengembalikan Kepercayaan Warga Terhadap Musrenbang Sebagai Instrumen Dalam Merencanakan Pembangunan Mulai Tingkat Terbawah