Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah
| Main Author: | Purnamasari, RizkyanaDyan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115718/1/KINERJA_INSPEKTORAT_KABUPATEN_MALANG_DALAM_PENYELENGGARAAN_P.pdf http://repository.ub.ac.id/115718/ |
Daftar Isi:
- Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasas otonomi diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kinerja yang berkualitas, menjalankan visi dan misi, serta berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap perangkat daerah agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, juga diperlukan lembaga pengawasan yang berkompeten untuk mengawasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengungkapkan bahwa sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat diharapkan mampu berperan aktif di bidang pengawasan umum sehingga mampu mengawasi proses kegiatan mulai pemantauan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Inspektorat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan serta faktor yang mendukung dan menghambat dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang. Fokus penelitian ini adalah: pertama,; kinerja aparat Inspektorat Kabupaten Malang yang meliputi: (a) Input berupa (1) Kemampuan dalam menjalankan tugas dan (2) motivasi kerja, (b) Proses meliputi (1) disiplin kerja, (c) Output meliputi (1) capaian aparat dalam penyelessaian tugas; kedua Proses pengawasan, meliputi (a) mekanisme persiapan pengawasan, (b) koordinasi pengawasan, (c) pelaksanaan pemeriksaan, (d) penyusunan laporan hasil pemeriksaan; ketiga hasil pengawasan, meliputi: (a)jumlah pelanggaran yang ditemukan dan (b) jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti. Desain penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aparat Inspektorat Kabupaten Malang dapat dilihat dari input; kemampuan aparat dalam menjalankan tugas, motivasi, proses; disiplin kerja yang dimiliki serta output capaian aparat dalam penyelesaian tugas. Mekanisme pengawasan reguler Inspektorat Kabupaten Malang yaitu terdiri dari persiapan pengawasan, koordinasi pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada tahun 2009, Inspektorat Kabupaten Malang dalam pemeriksaan reguler menemukan 824 temuan dari 846 rekomendasi dengan 88 obyek pemeriksa. Semua temuan sudah ditindaklanjuti. Hasil dari pemeriksaan non reguler adalah 143 kasus dengan rincian; pengaduan masyarakat 66 kasus sudah ditindaklanjuti 63 kasus, dalam proses 3 kasus. Indisipliner 37 kasus dan semuanya sudah ditindaklanjuti. Perceraian 17 kasus dengan 9 kasus sudah ditindaklanjuti, 3 kasus masih dalam proses dan 5 belumditindaklanjuti. Kehilangan kendaraan 8 kasus di mana 7 kasus selesai ditindaklanjuti, 1 kasus masih dalam. Proses.pengawasan khusus sebanyak 4 kasus dan telah selesai ditindaklanjuti. Sidak lebaran mencapai 11 kasus dan semua telah ditindaklanjuti. Inspektorat dalam kegiatan pengawasannya dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1.600.000.000,00 dan sudah dikembalikan ke daerah/negara. Selain kegiatan pengawasan reguler dan non reguler, Inspektorat juga melakukan monitoring alokasi desa di 16 kecamatan dan melakukan pemeriksaan infrastruktur pedesaan pola kemitraan dan fisik proyek di 12 kecamatan.