Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Reformasi Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram)
| Main Author: | Maharani, AndikaSilviana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115534/1/051203507.pdf http://repository.ub.ac.id/115534/ |
Daftar Isi:
- Indeks persepsi korupsi merupakan indikator pengukuran tingkat korupsi suatu negara atau daerah atau kota yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi ini didapat dari persepsi pelaku bisnis terhadap praktek korupsi, terkait kualitas pelayanan publik. Dampak dari dikeluarkannya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bagi beberapa kota cukup memberikan perubahan yang positif bagi pelayanan publik kota terkait, seperti halnya Kota Mataram. Pada tahun 2008 IPK Kota Mataram sebesar 5,41 yang menunjukkan peringkat ke-5 dari 50 Kota yang disurvei di Indonesia, sedangkan pada tahun 2006 IPK Kota Mataram berada pada peringkat ke-31 dari 32 Kota yang disurvei di Indonesia. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap reformasi pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kota Mataram dengan situs penelitian di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram. Variabel penelitian pada pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap reformasi pelayanan publik terdiri dari tindakan suap (X 1 ), waktu pelayanan (X 2 ), transparansi pelayanan (X 3 ) dan prosedur pelayanan (X 4 ). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh secara simultan dan pengaruh secara parsial antara ke-4 variabel yang ada. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang responden yang merupakan konsumen pelayanan perijinan di KPPT Kota Mataram. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sata sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa angket ( quesioner ), wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh secara simultan terhadap reformasi pelayanan publik dan berpengaruh secara parsial terkecuali variabel waktu pelaksanaan (X 2 ). Pelayanan publik yang ada di Kota Mataram dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai, khususnya pelayanan perijinan yang ada di KPPT Kota Mataram sudah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu diharapkan agar aparatur tetap konsisten terhadap tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Untuk kedepannya diharapkan lebih baik dan tetap menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.