Dinamika Penegakan Disiplin Dalam Proses Pengambilan Tindakan Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kota Malang (studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)
| Main Author: | Puspitasari, Aprilia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/115472/1/051202633.pdf http://repository.ub.ac.id/115472/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar sudut pandang peneliti, dalam menggambarkan dinamika penegakan disiplin pada Pegawai Negeri Sipil. Peneliti menilai bahwa tindakan disipliner dan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini hanya mengandalkan satu interpretasi terhadap kode etik dimana kode etik tersebut dijadikan suatu ukuran perilaku pegawai. Aturan yang merupakan bagian dari etika tersebut dianggap memiliki sebuah kekuatan yang dapat mengontrol perilaku seorang pegawai agar tidak menimbulkan suatu pelanggaran sehingga tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya melihat dari tertib moral pegawainya saja. Tertib moral dianggap sebagai perilaku pegawai yang tampak dari ketaatan mereka pada sistem nilai kehidupannya sebagai masyarakat. Bila hal ini dibiarkan maka sebenarnya ukuran keberhasilan Pegawai Negeri Sipil hanya terjebak pada ukuran-ukuran normatif dan instrumental bahkan di tengah kompetisi para pegawai yang satu dengan yang lainnya. Sehingga akan berakibat terjebaknya pada sebuah permainan, oleh karena itu agar tidak terjebak pada hal seperti ini maka perlu adanya pertimbanganpertimbangan lain untuk penegakan etiknya dari banyak dimensi melalui Tertib Tugas, Tertib Administrasi, Tertib Berpakaian dan Tertib Moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun fokus penelitian ini antara lain: Pertama, Proses Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam mengambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner. Kedua, Pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam mengambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner. Ketiga, Hak-hak pegawai yang dianggap indisipliner. Keempat, Alternatif-alternatif yang diajukan sesuai dengan dinamika perkembangan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa proses Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam mengambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner yaitu Pertama melalui Pemanggilan. Kedua, Pemeriksaan. Ketiga, Penjatuhan Hukuman. Keempat, Penyampaian Keputusan, Kelima, Hukuman Disiplin. Pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengambil tindakan terhadap PNS yang indisipliner melalui daftar absensi pegawai dan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Hak-hak yang diberikan pada pegawai yang dianggap indisipliner berupa upaya administratif dan hak memperoleh cuti bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Alternatif-alternatif yang diajukan sesuai dengan dinamika perkembangan yaitu: Pertama, adanya keteladan pemimpin. Kedua, penegakan disiplin melalui hukuman disiplin. Ketiga, Peningkatan kesejateraan.